Masa Depan Pulau Komodo

Setelah Pulau Komodo masuk ke dalam the New7Wonders, apa yang harus dilakukan selanjutnya?

Menurut Duta Komodo Indonesia, Jusuf Kalla, masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Komodo, harus bisa mendapatkan keuntungan dari 'kekaguman' orang terhadap keajaiban dunia itu.

"Ternyata yang penting untuk turisme itu adalah "oh" dan perbedaan dibandingkan tempat-tempat lain. Nah, permasalahnnya sekarang adalah bagaimana membawa "oh" ini ke NTT," ujar JK, panggilan Jusuf Kalla saat berbicara di seminar bertajuk "Komodo the 7 Wonders,what's next?" Yang diselenggarakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (7/12).

Menurutnya, Bali dan NTB saat ini sudah cukup maju dan memiliki bandara internasional. "Tapi NTT tidak punya apa-apa," ujar mantan Wapres tersebut.

JK sendiri menilai bahwa Pulau Komodo berbeda dengan Bali. Menurutnya Bali saat ini sudah menjadi destinasi turisme massal. Namun, Pulau Komodo masih menjadi destinasi spesial.

Untuk membuat Pulau Komodo yang terletak di NTT menjadi destinasi wisata massal, perlu usaha dan regulasi yang tepat dari pemerintah. "Nah gimana mengatur ini? Ini tentu urusan regulasi pemerintah. Tapi pemerintah sering kurang cepat dibandingkan swasta," tukasnya.

Masyarakat bisnis, pemerintah daerah, dan masyarakat daerah, tambahnya, harus lebih tanggap agar Pulau Komodo tidak menjadi seperti Kuta yang berlokasi di Bali, tapi dimiliki orang-orang Jakarta.

Tentu saja, menurut JK, hal tersebut tidak adil. Pasalnya, kemajuan Pulau Komodo harus memberikan arti bagi masyarakat sekitarnya. "Keadaan di NTT bisa berubah karena masyarakatnya bekerja keras dan setia," ujarnya.

NTT sendiri merupakan salah satu daerah dengan ketegori 'miskin' di Indonesia. Roda-roda penggerak ekonomi di daerah tersebut tidak berjalan dengan baik.

Salah satu parameternya dapat dilihat dari GDP NTT yang hanya mencapai US$527. Tingkat pengangguran di NTT juga menempati posisi kelima terbanyak di Indonesia, dengan angka 23% pengangguran. Sementara 84% masyarakat di NTT masih memasak dengan kayu.

Hal ini tentu kontras dengan daerah lainnya seperti Kalimantan Timur yang GDP-nya mencapai US$12 ribu atau bahkan Papua yang memiliki GPD sebesar US$6 ribu.

Untuk itu, JK mengatakan, perlu konsep untuk mengembangkan Pulau Komodo sebagai destinasi wisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah tersebut.

"Yang pertama harus ada identifikasi masalah. Persiapkan transportasi, dan lain-lain, dengan segala macam aspeknya," ujarnya.

Menurut JK, yang paling tau aspek-sapek yang dibutuhkan adalah turisme guide. "Karena mereka inilah yang paling tahu kebutuhan," tukasnya.

Inisiatif masyarakat dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah dibutuhkan. "Disiplin yang kuat dari pemerintah daerah dibutuhkan, karena kalau tidak maka daerahnya bisa jadi deretan kios. Contohnya di Puncak (Jawa Barat) yang daerah penuh kios," ungkapnya.

Perguruan tinggi juga dinilai perlu bergabung dalam proses identifikasi kebutuhan ini. "Semua ini bergabung untuk membikin suatu konsep tentang 'the future of Komodo'," kata JK.

Usaha bersama untuk menggerakkan masyarakat dan membuat wilayah ekonomi yang baik, dengan partisipasi masyarakat secara ekonomi maupun keilmiahannya diperlukan.

"Hidup ini adalah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik yang berharmoni dengan alam," ujar JK.